Sebelum membahas lebih jauh tentang peran masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, mari kita pahami dulu apa pengertian kebijakan publik itu?. Secara etimologi, kebijakan publik berasal dari dua kata yakni kebijakan yang memiliki arti “kebijaksanaan atau pedoman” dan publik yang berarti “umum”.
Jadi apa pengertian kebijakan publik itu?
Secara sederhana kita bisa memaknai bahwa kebijakan publik merupakan pedoman atau kebijaksanaan yang diberlakukan untuk umum. Misalnya ketika kita rapat dalam sebuah organisasi kemudian diputuskanlah sebuah hasil rapat. Nah, keputusan hasil rapat inilah yang dinamakan sebagai kebijakan publik. Publik disini maksudnya adalah semua anggota yang terikat dalam organisasi tersebut dimana semua anggota wajib untuk memberi dukungan, patuh dan ikut melaksanakan hasil rapat. Dalam ruang lingkup yang lebih besar, misalnya negara. Jika yang melakukan rapat adalah pemerintahan resmi di suatu negara, maka warga negaralah yang merupakan anggota (yang) terikat terhadap hasil rapat pemerintah (kebijakan publik).
Lukman (2009) dalam bukunya menjelaskan bahwa beberapa ahli memberikan definisi kebijakan publik. Apa sajakah definisi kebijakan publik ini? simak berikut ini.
a. Dye berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan.
b. Kartasasmita berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan upaya untuk memahami dan meng artikan (1) apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah, (2) apa yang menyebabkannya dan (3) apa pengaruhnya.
c. Edwar III berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau yang tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serang kaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah.
d. Anderson berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.
Dalam negara kesatuan republik Indonesia, kebijakan publik meliputi dua macam yakni kebijakan tertulis dan kebijakan tidak tertulis. Kebijakan tertulis misalnya undang-undang, program pemerintah, perjanjian yang dilakukan presiden dengan negara lain, peraturan desa, peraturan sekolah, peraturan perusahaan dan sebagainya. Sedangkan kebijakan tidak tertulis misalnya peraturan yang menyangkut adab atau sopan santun (berjabat tangang menggunakan tangan kanan dsb).
Lalu apa peran masyarakat dalam perumusan kebijakan publik ini?
Peran masyarakat dalam perumusan kebijakan publik ini dapat berupa keikutsertaan dalam perencanaan, pembahasan, evaluasi serta pengambilan keputusan. MS. Faridi (2009) mengemukakan dalam hal ini, kita dapat melakukannya melalui beberapa cara sebagai berikut:
1. Menyampaikan secara langsung terkait saran, kritik, usulan atau saran kepada wakil permerintahan di daerah.
2. Menyampaikan ide di media masa, misalnya surat kabar, jejaring sosial, blog dan sebagainya. Biasanya ide ini disampaikan dalam rubrik opini.
3. Ikut berkomentar dalam acara di forum-forum misalnya acara diskusi yang ditayangkan di televisi atau radio.
4. Menyampaikan pendapat melalui seminar atau lokakarya yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, lembaga pendidikan atau lembaga kemasyarakatan.
5. Bergabung dalam lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Pada umumnya, disebuah LSM akan dibentuk perwakilan yang nantinya dapat diutus untuk melakukan usulan secara resmi ke pemerintah.
6. Melakukan aksi demontrasi secara benar, baik dan beretika. Dengan demonstrasi, kita bisa menarik perhatian masyarakat maupun pemerintah untuk menanggapi tuntutan masyarakat.
7. Melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah kemudian hasil tersebut dikemukakan kepada pemerintah.
Apa manfaat peran masyarakat dalam perumusan kebijakan publik ini?
Peran masyarakat dalam perumusan kebijakan publik ini akan memiliki banyak sekali manfaat. Lukman (2009) menjelaskan bahwa manfaat ini antara lain sebagai berikut:
1. Terbentuknya masyarakat yang sadar hukum,
2. Terbentuknya masyarakat yang sadar politik,
3. Terbentuknya masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia,
4. Suksesnya pembangunan nasional.
Bagaimana jika peran masyarakat dalam perumusan kebijakan publik tidak ada sama sekali?
Peran masyarakat dalam perumusan kebijakan publik sangatlah penting karena di negara Indonesia, kedaulatan tertingginya berada di tangan rakyat. Bisa dibayangkan, jika pemegang kedaulatan negara saja tidak ikut berperan, maka dipastikan cita-cita serta tujuan bersama dalam pendirian negara ini akan sulit tercapai. Yang lebih berbahayanya lagi, hal ini bisa berakibat dikuasainya pemerintahan oleh para mafia karena para pemangku jabatan merasa tidak diawasi lagi oleh rakyat sehingga kebijakan publik sangat mudah diselewengkan. Contoh penyelewengan yang terjadi adalah kasus korupsi (Baca juga: Korupsi di Indonesia).
[color-box]Faridy, MS.2009. Pendidikan Kewarganegaraan. Pekanbaru: PT. Sutra Benta Perkasa.
Nurdiaman, AA.2009. Pendidikan Kewarganegaraan 3: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kelas IX Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiyah. Bandung: PT. Pribumi Mekar.
Surya Saputra, Lukman.2009. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT. Setia Purna Inves.[/color-box]
